You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pelanggaran KDB Marak di Jagakarsa
.
photo Ilustrasi - Beritajakarta.id

Pelanggaran KDB Marak di Jagakarsa

Selain faktor alam, banjir dan tanah longsor di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan akibat banyaknya bangunan yang melanggar perizinan dengan berdiri di atas jalur hijau serta saluran air.

Jagakarsa termasuk daerah yang ber-KDB rendah, karena untuk resapan air. Izinnya maksimal 30 persen. Masyarakat melakukan pelanggaran, membangunnya lebih dari izin yang ditentukan

Kepala Suku Dinas Penataan Kota Jakarta Selatan, Syukria mengatakan, kawasan Jagakarsa merupakan zona hunian ber-KDB (koefisien dasar bangunan) rendah dengan 30 persen, yang mana memiliki ruang terbuka hijau privat pada setiap rumah sebagai resapan. Namun, kenyataan di lapangan masih banyak pemilik bangunan yang tidak mengikuti aturan perizinan.

"Jagakarsa termasuk daerah yang ber-KDB rendah, karena untuk resapan air. Izinnya maksimal 30 persen. Masyarakat melakukan pelanggaran, membangunnya lebih dari izin yang ditentukan," kata Syukria, Selasa (8/6).

Warga Diminta Laporkan Dokumen IMB dan SIPPT

Dikatakan Syukria, berdasarkan data dari BPBD, di Jagakarsa ada kawasan-kawasan rawan longsor. Kondisi itu diperparah dengan banyaknya bangunan yang mengabaikan jarak bebas dan garis sempadan atau garis batas luar pengaman yang ditetapkan dalam mendirikan bangunan. Seperti jarak bebas samping, jarak bebas belakang, dan garis sempadan kali maupun sungai.

"Pemilik lahan mengabaikan dengan alasan tidak menyadari atau melupakan keberadaan garis batas tersebut, yang diperhatikan rumah atau bangunannya, ternyata itu berpotensi longsor. Seperti kasus Bukit Laguna kemarin, ada izinnya, tapi mereka juga membangunnya mepet ke kali," ucap Syukria.

Lebih lanjut, di kawasan Jagakarsa mulai ramai hunian cluster. Meski sesuai peruntukan, namun pengembang mengesampingkan manfaat dinding penahan tanah atau tanggul. Kalaupun ada, itu pun tidak sesuai spesifikasi.

"Kalau secara umum, perizinan boleh karena peruntukan boleh R9. Banyak hunian R9, cuma ini banyak yang mepet kali dan sungai. Kita berikan informasi bahwa mereka harus memperkuat dinding penahan tanah, memang banyak pengembang-pengembang untuk membangun tanggul cost-nya besar. Jadi membangunnya ya nggak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Wali Kota Jaksel Bersilaturahmi ke Kediaman Ketua Umum Forkabi

    access_time19-05-2025 remove_red_eye24519 personTiyo Surya Sakti
  2. Transjabodetabek Rute Vida Bekasi-Cawang Resmi Beroperasi

    access_time15-05-2025 remove_red_eye2897 personDessy Suciati
  3. Kebakaran di Petojo Selatan Berhasil Dipadamkan Petugas

    access_time20-05-2025 remove_red_eye2672 personFolmer
  4. Komisi E Usul Penambahan SLB di Jakarta

    access_time18-05-2025 remove_red_eye1330 personFakhrizal Fakhri
  5. 30 Jakpreneur Ramaikan Bazar UMKM di Pasar Rebo

    access_time15-05-2025 remove_red_eye1137 personNurito

Hitung Mundur 22 Juni 2027

00
Hari
00
Jam
00
Menit
00
Detik